Adityo Anugrah Perdana Blog's

Satu Bumi Untuk Semua

2008-06-08T03:03:00.000-07:00

Setidaknya ada dua hari peringatan penting yang menarik perhatian kita selama seminggu yang lalu. Yang pertama, tanggal 1 Juni, peringatan Hari Pancasila. Sayangnya peringatan tersebut dinodai dengan aksi penyerangan oleh Front Pembela Islam (FPI) kepada para aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang mengadakan aksi di Monas. Yang kedua, peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Sayangnya momen hari Lingkungan Hidup kali ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena kalah penting oleh isu penyerangan AKKBB oleh FPI atau protes terhadap kenaikan BBM.

Lalu apa yang dapat kita petik dari kedua peristiwa tersebut? Peristiwa pertama menunjukan, hingga saat ini kita masih belum mampu menghargai perbedaan yang ada terutama perbedaan keyakinan, walaupun sebagai bangsa Indonesia kita mengaku berlandaskan Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman. Peristiwa kedua, menunjukan bahwa sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, hingga saat ini kita masih belum juga memiliki keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang semakin lama semakin parah. Padahal harus diakui kita sangat bergantung pada alam, walau kita juga yang merusaknya.

Karena itu sudah waktunya kita tidak lagi membangun kerukunan antar umat hanya dengan seminar dan dialog “masuk kuping kanan, keluar kuping kiri”. Sudah waktunya pula kita tidak lagi berupaya menyelamatkan lingkungan hanya dengan penyuluhan-penyuluhan yang membosankan tanpa hasil. Sudah saatnya kita mulai menggalang kebersamaan lintas agama, kepercayaan, suku, golongan, bahkan etnis dalam satu gerakan yang komprehensif untuk menyelamatkan lingkungan.

Bukankah dengan berkerjasama, individu-individu yang terlibat di dalamnya akan menjadi lebih saling mengenal? Sehingga dengan demikian, kerukunan dapat terbangun sekaligus berupaya melestarikan lingkungan. Bukankan bumi kita hanya satu?

Selamat Hari Lingkungan Hidup!

Ketika Kemiskinan Di Depan Mataku

2008-05-04T07:57:00.000-07:00

Selama Maret - April yang lalu, aku berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Lembata. Berbagai pengalaman menarik aku alami dalam kesempatan tersebut, salah satunya aku menyaksikan kemiskinan yang hampir merata di seluruh di daerah yang aku kunjungi. Ketika aku menyempatkan diri melihat data di internet, ternyata angka kemiskinan di NTT memang mencapai angka 58,19% atau sebanyak 554.015 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Perasaanku rasanya terusik dengan kondisi tersebut, terlebih aku juga menyaksikan bagaimana kehidupan para pejabat pemerintahan di NTT yang begitu makmurnya, kontras dengan kehidupan warganya. Aku juga berkesempatan hadir dalam rapat para pejabat termasuk dengan para anggota DPRD yang terhormat yang mengevaluasi program mereka untuk mengembangkan pendidikan di NTT, tetapi anehnya rapat yang katanya rapat evaluasi tersebut sama sekali tidak didasarkan dengan data-data yang sebenarnya sudah tersedia (walau pun validitasnya juga saya ragukan), sehingga rapat tersebut dengan cepat berubah menjadi ajang perdebatan antar para pejabat yang bagi saya sangat tidak mendasar. Pembahasan-pembahasan tampak hanya berdasarkan "feeling" pribadi mereka masing-masing. Semua peserta rapat tampak hanya mempertahankan gengsi pribadi mereka masing-masing ketimbang berusaha membahas permasalahan yang dihadapi rakyat.
Rasanya miris, bila ternyata para pejabat Indonesia dari pusat hingga daerah hanya berupaya mempertahankan harta dan kekuasaan mereka. Tampaknya moment 100 tahun Kebangkitan Nasional yang rajin didengung-dengungkan oleh banyak pihak hanya akan berlalu begitu saja.
Mungkin benar, bila kita harus segera melakukan revolusi kepemimpinan. Revolusi yang mampu memotong tongkat estafet kepemimpinan hingga generasi baru yang tidak terkait dengan dosa masa lalu lah yang memimpin bangsa ini.
Tapi bila pun pengandaian itu terjadi, lagi-lagi kekhawatiran kembali menyergapku, kerena aku lihat kelompok yang saat ini para pemudanya siap untuk merebut kepemimpinan negeri adalah pemuda-pemuda yang tampaknya bersifat sektarian. Kelompok yang saya lihat justru akan membahayakan pluralitas dan toleransi di negeri ini.
Ahhhh....Indonesiaku, tampaknya malang benar nasibmu saat ini. Tapi aku tidak akan pesimis, aku berjanji akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsaku, bagi rakyat Indonesia, dan demi pluralitas di negeri ini.

PKS dan Proses Kaderisasi

2008-02-25T07:35:00.000-08:00

Dalam majalah Tempo edisi 3 minggu yang lalu, saya membaca ada sebuah liputan yang menyatakan bahwa PKS akan berusaha merubah citra diri menjadi sebuah partai yang lebih inklusif dengan lebih membuka diri untuk mendukung politisi-politisi non-muslim untuk menduduki jabatan publik tertentu, bila politisi tersebut memang dirasakan yang paling pas untuk jabatan publik tersebut meskipun ia seorang non-muslim dan bukan anggota PKS.

Secara pribadi sikap saya terhadap PKS mungkin bisa digambarkan dengan ungkapan "Benci tapi rindu". Benci disini bukan berarti saya menginginkan PKS hilang dari kancah perpolitikan di Indonesia, tetapi lebih untuk menggambarkan ketidaksetujuan saya terhadap platform PKS yang saya lihat berupaya untuk menegakkan syariat Islam sebagai hukum publik di Indonesia, walau pun secara resmi PKS memang belum pernah menyatakannya. Suatu upaya yang saya rasa tidak cocok bagi Indonesia yang sangat plural.

Akan tetapi saya juga rindu terhadap PKS, karena saya melihatnya sebagai satu-satunya partai yang betul-betul secara serius memainkan peran ideal sebuah partai politik, mulai dari artikulasi kepentingan hingga proses kaderisasi yang menurut saya patut dicontoh oleh partai-partai lainnya. Saya melihat kaderisasi PKS begitu rapi dijalankan dan berhasil membentuk kader-kader yang visioner dan militan berjuang untuk kepentingan partai. Sebuah kualitas kader yang sangat tinggi, di tengah trend pindah-pindah partai demi tawaran yang lebih menggiurkan.

Karena itulah saya khawatir begitu melihat berita di majalah tempo tersebut. Saya sangat menghargai dan mendukung keputusan PKS untuk menjadi partai yang lebih inklusif dan terbuka, tetapi di sisi lain saya sangat menyayangkan bila nantinya keputusan tersebut pada akhirnya hanya akan menjadikan PKS sebuah partai yang berorientasi kekuasaan belaka.

Harus diakui banyak partai yang begitu khawatir melihat perkembangan PKS yang sangat signifikan, dan cukup banyak persediaan kader berkualitas. Karena itu saya cukup khawatir bila dengan sikap PKS yang mau mendukung kandidat yang bukan anggota PKS untuk suatu jabatan publik, maka partai-partai lainnya akan kembali mengendurkan upaya kaderisasi yang sedang dibangunnya, sehingga pada akhirnya Indonesia semakin defisit kader berkualitas. Tidak ada pemimpin instant yang dapat dalam sekejap memimpin bangsa ini, dan partai menurut saya masih harus memainkan peran sebagai lembaga pengkader yang terdepan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Gereja Bukan Sekedar Tempat Misa

2008-01-31T04:33:00.000-08:00

Pada dasarnya ada dua jenis kata gereja yang memiliki makna yang berbeda. Kata yang pertama, adalah "gereja", dengan huruf "g" kecil, memiliki makna sebagai tempa beribadat umat Kristen baik Katolik maupun Protestan. Dalam kata gereja yang pertama ini yang dimaksud adalah bangunannya. Kata yang kedua adalah "Gereja", dengan huruf kapital "G", memiliki makna sebagai kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berarti dalam kata Gereja ini, yang dituju adalah para manusianya, sehingga menjadi hal yang sangat penting bahkan harus, untuk memandang Gereja sebagai sesuatu yang dinamis, dan memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya, sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk sosial.

Hari ini saya mendengar dari Sie. Liturgi bahwa pastor paroki saya, Katedral Bogor, telah memutuskan untuk menambah jadwal misa 1 kali lagi yakni pada Hari minggu pukul 11 siang, sehingga mulai April nanti, Katedral Bogor akan mengadakan misa sebanyak 7 kali setiap minggunya. Alasannya adalah dengan kondisi riil di lapangan, dimana setiap kali misa pukul 7.30 dan pukul 9.30, umat sudah tidak lagi tertampung di Gereja, sehingga melimpah di halaman samping, depan, bahkan sampai ke gedung Paroki. Kondisi ini tentu saja akan membuat umat tidak nyaman dalam beribadah karena harus mengikuti misa di bawah terik matahari atau pun hujan.

Sepintas keputusan ini tampaknya memang sangat bijaksana, karena berarti pihak paroki sangat memperhatikan kenyamanan umatnya dalam beribadah. Tetapi bagi saya, keputusan ini merupakan sebuah keputusan yang akan mematikan Gereja, karena biasanya kegiatan-kegiatan yang lebih menuansakan "kemanusiaan" mulai diselenggarakan pada jam-jam diatas jam 11 setelah acara "ketuhanan" selesai diselenggarakan. Bersama dengan rekan-rekan misdinar, saya mencoba untuk menganalisa secara sederhana dampak dari keputusan tersebut, dan ternyata kami melihat bahwa keputusan tersebut akan sangat menghambat banyak kegiatan-kegiatan karena berarti semua fasilitas gereja seperti ruang rapat, aula, lapangan olahraga praktis baru bisa digunakan setelah pukul 1 siang. Kondisi riil selama ini, ruangan-ruangan dan lapangan tersebut tidak dapat digunakan bila misa sedang berlangsung. Hal tersebut tentu saja cukup menghambat karena mempersempit waktu penyelenggaraan dan rasanya waktu yang tersedia menjadi kurang pas bila acara yang diselenggarakan melibatkan pihak luar Gereja.

Saya mencoba membayangkan, bila sebuah seminar diselenggarakan pada hari Minggu pukul 1 siang, saya rasa animo umat untuk mengikutinya akan menurun cukup drastis, karena pada dasarnya hari Minggu tetaplah hari untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Rasanya juga kurang pas bila mengundang narasumber dari luar untuk datang pada hari Minggu siang karena mungkin biasanya ia gunakan waktu tersebut untuk beristirahat.

Memang benar bila pemikiran saya diatas dapat dengan mudah dijawab dengan: "Kreatif dong, jangan karena ada halangan begitu saja jadi tidak ada acara sosial", atau "ahhh...itu kan hanya bila kita lihat dari perspektif orang-orang malas, yang menggunakan hari Minggu untuk bermalas-malasan", atau mungkin juga berbagai bantahan lainnya. Tapi yang ingin saya soroti dalam tulisan ini adalah sudut pandang yang melihat gereja hanya sebagai tempat beribadah bukan sebagai pusat kegiatan Gereja seutuhnya, baik dalam bentuk peribadatan maupun kegiatan "kemanusiaan" mulai dari olahraga hingga kegiatan sosial politik. Baik kegiatan "ketuhanan" maupun "kemanusiaan" sudah seharusnya diberikan porsi perhatian dan kesempatan yang sama di dalam Gereja. Saya yakin keputusan menambah jam misa tersebut tidak disertai dengan pertimbangan dampak yang akan timbul terhadap kegiatan-kegiatan di luar misa.

Menurut saya, misa 6 kali sudah lebih dari cukup. Pilihan jam misa yang dipilih oleh seseorang tentu karena alasan-alasan terntentu. Lagi pula saya tidak pernah melihat misa selain pada pukul 7.30 dan 9.30 dipenuhi umat hingga ke halaman gereja, bahkan misa pukul 17.00 dan 19.00 seringkali terlihat kosong. Menurut saya, akan lebih baik bila pihak paroki, terlebih Pastor Paroki mencoba membua publikasi kepada umat yang mencoba mengajak umat untuk lebih memilih misa diluar jam 7.30 dan 9.30 demi kenyamanan bersama, toh sisa misa lainnya masih terlihat kosong. Karena bagi saya, gereja bukan sekedar tempat misa, tetapi juga tempat Gereja beraktivitas dengan sesama anggoa Gereja maupun masyarakat luas.

Mengkritisi Rencana Konversi Premium

2008-01-20T04:52:00.000-08:00

0leh:
Adityo Anugrah Perdana

Ketika mengumumkan rencana konversi Premiun sebagai upaya pengurangan subsidi BBM untuk menghemat APBN, Wapres Jusuf Kalla dengan begitu yakin mengatakan bahwa program ini tidak akan membebani masyarakat bawah, tetapi akan lebih membebani masyarakat kelas atas yang memiliki mobil-mobil mewah. Permasalahanya adalah: “masyarakat atas” yang mana yang dimaksud oleh Wapres?

Definisi kelas social menurut Weber adalah posisi seseorang dalam system social ekonomi yang ada di masyarakat, sebagai hasil dari perbedaan pendapatan, kesejahteraan, dan pekerjaan yang dimilikinya. Bila definisi dari Weber tersebut kita kaitkan dengan perkataan Wapres Jusuf Kalla, berarti kebijakan tersebut tidak akan membebani masyarakat kelas bawah dengan pekerjaan yang memberikan pendapatan dan kesejahteraan yang rendah.

Iwan Gardono Sudjatmiko, sosiolog UI, pernah mengadakan penelitian yang menghasilkan piramida stratifikasi social untuk masyarakat Jakarta, dan kebetulan kebijakan konversi ini rencananya akan dilaksanakan di Jabodetabek sebagai tahap awal. Penelitian tersebut membagi masyarakat Jakarta ke dalam 6 kelas yakni atas-atas, atas-bawah, menengah-atas, menengah bawah, bawah-atas, dan bawah-bawah. Akan tetapi karena kita akan mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan ucapan Wapres yang hanya menyebutkan masyarakat bawah dan masyarakat atas, maka 3 kelas sosial teratas dari hasil penelitian tersebut akan kita golongkan sebagai masyarakat atas, dan 3 kelas sosial terbawah akan kita golongkan sebagai masyarakat bawah.

Setelah hanya digolongkan menjadi dua kelas, maka yang termasuk masyarakat atas berdasarkan penelitian tersebut adalah: menteri, Gubernur, Pati ABRI/Polri, Profesor, Pengusaha besar, Diplomat, Walikota/bupati, Direktur perusahaan, Dokter, Pegawai negeri eselon,II Anggota DPR, Manajer perusahaan, Hakim, Pilot, Arsitek, Pegawai negeri eselon III, Dosen, Pengacara, Anggota DPRD, Jaksa, Kiyai, Pamen ABRI/Polri, Camat, Pengusaha menengah. Sedangkan yang termasuk dalam masyarakat bawah adalah: Asisten manajer, Pastor, Guru agama, Guru SMA, Apoteker, Pegawai eselon II, Wartawan, Lurah, Penyiar TV, Pama ABRI/Polri, Juru dakwah, Pramugari, Petani besar, Guru SMP, Sekertaris, Bidan, Guru SD/TK, Pengusaha kecil, Bintara ABRI/Polri, Mantri kesehatan,Suster, Petani sedang, Tamtama ABRI/Polri, Pegawai Tata Usaha, Petani kecil, Sopir taksi, Sopir pribadi, Tukang ketik, Sopir bis, Pedagang kaki lima, Pelayan toko, Sopir bajay, Pedagang keliling, Tukang bangunan, Buruh pabrik, Kondektur bis, Pesuruh kantor, Buruh tani, Buruh nelayan, Pelayan warung, Tukang kebun, Pembantu rumah tangga, Tukang ojek Tukang sapu jalan, Tukang becak, Pemulung, Pengemis, Gelandangan.

Dari penggolongan di atas, sepertinya kebijakan konversi Premiun dapat dikatakan sudah pro rakyat, karena walaupun dengan beberapa pengecualian, hampir seluruh profesi yang tergolong dalam masyarakat atas akan tidak terlalu terbebani dengan kewajiban membeli Premiun oktan 90 atau Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi dari Premium oktan 88. Permasalahannya, kebijakan tersebut tidak diberlakukan berdasarkan profesi pemilik kendaraan, tetapi semua kendaraan pribadi roda empat harus beralih menggunakan Premiun Oktan 90 atau Pertamax. Padahal, sebagian profesi yang tergolong dalam masyarakat bawah seperti guru SMA/SMP, Pama/Tantama TNI-Polri, wartawan, dan beberapa profesi lainnya, juga sangat mungkin memiliki dan menggunakan mobil pribadinya setiap hari sebagai sarana transportasi sama seperti masyarakat atas.

Yang membedakan antara dua kelompok tersebut adalah: masyarakat bawah menggunakan mobil pribadi sebagai jalan keluar dari buruknya system transportasi umum yang ada di Jabotabek dan banyak yang menggunakan mobil-mobil murah bahkan yang sudah berumur diatas 15 tahun, sehingga BBM pilihan mereka adalah Premiun karena selain harganya yang lebih terjangkau juga sesuai dengan mesin mobil mereka. Sedangkan masyarakat atas menggunakan mobil pribadi selain sebagai kendaraan juga sebagai symbol status sehingga menggunakan mobil-mobil mahal dengan tahun keluaran terbaru. Mereka memang sudah sejak lama mereka mengisi mobil mereka dengan Pertamax demi menjaga kualitas mesin mobil mewahnya. Dengan demikian melaksanakan kebijakan konversi BBM dari Premium Oktan 88 ke Premium Oktan 90 dan Pertamax, otomatis hanya akan membebankan masyarakat bawah yang sebenarnya justru harus dilindungi oleh pemerintah.

Terkait dengan kenyataan tersebut, tampaknya pemerintah perlu untuk mengkaji kembali bahkan membatalkan rencana tersebut. Ada beberapa saran yang penulis dapat ajukan bila memang upaya pemotongan subsidi sangat mendesak untuk dilakukan. Pertama, lakukan penggolongan kendaraan berdasarkan tahun keluaran, jenis, dan kapasitas mesin, menjadi beberapa golongan. Kedua, naikan harga pertamax, dan wajibkan seluruh kendaraan yang tergolongan dalam kelas tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya dengan pertamax. Ketiga, naikan pajak bagi stasiun bahan bakar asing agar harga produknya setara dengan harga pertamax yang sudah dinaikan. Dengan demikian, kendaraan yang tergolong kelas tinggi akan terpaksa untuk membeli harga pertamax di atas harga pasaran yang selisihnya dapat digunakan untuk mensubsidi premium yang menjadi hak masyarakat mengenha ke bawah. Saran ini memang tampak tidak adil karena tidak mengikuti mekanisme harga pasar, tetapi disinilah saatnya Negara (pemerintah) menunjukan perannya sebagai pelindung rakyat yang lemah.

Saran terakhir tetapi juga sangat penting, adalah berupaya memperbaiki system transportasi yang tidak hanya meliputi Jakarta tetapi juga terintegrasi di seluruh Jabodetabek. Sepertinya sudah waktunya pemerintah pusat ikut, dengan power dan anggaran yang lebih kuat, membantu Pemerintah Daerah di 5 kota tersebut dalam membangun system transportasi yang baik. Adalah suatu kenyataan bahwa penggunaan kendaraan pribadi di Jabdetabek lebih banyak didorong oleh buruknya system transportasi.